MATERI: SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISUSUN OLEH : IWAN SETIAWAN, S.Pd. No. Peserta : 19026215410084 Kelas :B f KATA PENGANTAR Syukur alhamdulilah, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas pembuatan bahan ajar berupa Modul Pembelajaran, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Foto Dok, independensiIndonesia memiliki lembaga negara utama meliputi legislatif hingga eksaminatif dalam bertugas menjalankan pemerintah yang berdaulat. Adanya lembaga negara ini bertujuan untuk membuat kedaulatan sebuah negara ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD 1945. Fungsi dari lembaga negara tentu saja untuk membantu pemerintah dalam membangun negara agar rakyatnya sejahtera dan semakin maju dari sebelumnya. Langsung saja, berikut ini uraian mengenai lembaga negara LegislatifLembaga legislatif adalah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang dan ikut serta mengawasi implementasi undang-undang yang ada di badan eksekutif, Anggota legislative ini dilalui melalui pemilihan umum dan dipilih oleh rakyat langsung. Contoh lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan EksekutifLembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah hingga mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam dan luar negeri. Contoh lembaga eksekutif adalah presiden dan wakilnya, kementerian negara, pejabat setingkat Menteri, hingga lembaga non YudikatifLembaga yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ada beberapa bagian yang masuk meliputi Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial KY.Lembaga Negara IndependenLembaga negara independen ini dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang0undang, hingga keputusan presiden. Lembaga negara ini dibentuk agar tercipta pemerintah yang bersih, disiplin tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga Negara Independen meliputi KPU, TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan KOMNAS EksaminatifLembaga eksaminatif adalah lembaga independen yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga eksaminatif di Indonesia adalah BPK. BPK menjadi lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sudah paham dengan penjelasan lembaga negara yang kaka jelaskan? Memang sih sulit, tapi lama-lama kalau terbiasa tidak akan terasa. Semoga bermanfaat!
Dalamsistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau dalam hal ini disingkat BPK. Pengadaan BPK sebagai Penanggungjawab dari kekuasaan eksaminatif dinyatakan di dalam UUD 1945 pasal 23E. Pembahasan: Adapun beberapa tugas dari BPK selaku pemegang kekuasaan eksaminatif adalah sebagai berikut:
Ilustrasi kekuasaan eksaminatif. Foto UnsplashPasca Amandemen UUD 1945, terdapat beberapa macam kekuasaan baru, salah satunya kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini berkaitan dengan keuangan negara eksaminatif merupakan bagian dari kekuasaan secara horizontal. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan hanya terbagi menjadi tiga macam, yaitu legislatif, eksekutif, dan setelah amandemen UUD 1945, ditambahkan lagi kekuasaan konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tim Ganesha Operation dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas berbicara tentang kekuasaan eksaminatif, kekuasaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga negara. Agar lebih memahami, simak penjelasan tentang kekuasaan eksaminatif kekuasaan eksaminatif. Foto UnsplashApa Itu Kekuasaan Eksaminatif?Berdasarkan informasi dari buku Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X, kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau sendiri merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab finansial negara. Secara garis besar, kehadiran BPK diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945 pasca-amandemen. Berikut bunyi Pasal 23E UUD 1945 pasca-amandemenAyat 1 “Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”Ayat 2 “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangannya.”Ayat 3 “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”Berdasarkan penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa tugas pokok BPK dibedakan menjadi tiga, yakniFungsi Operatif Melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan serta urusan keuangan Yudikatif Melakukan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi terhadap bendaharawan serta pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum, melalaikan kewajiban, atau menyebabkan kerugian besar untuk negaraFungsi Rekomendatif Memberikan pertimbangan pada pemerintah tentang pengurusan keuangan kekuasaan eksaminatif. Foto UnsplashMacam-macam Pembagian Kekuasan HorizontalMengutip buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X, ada beberapa pembagian kekuasaan horizontal selain kekuasaan eksaminatif. Berikut penjelasannyaKekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan guna mengubah dan menetapkan UUD. Pelaksananya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau merupakan kekuasaan melaksanakan UU dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh legislatif merujuk pada kekuasaan menyusun UU. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK.Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia menjadi pihak pelaksana kekuasaan yang Dimaksud dengan Kekuasaan Eksaminatif?Apa Saja Macam-Macam Pembagian Kekuasaan Horizontal?Apa Itu Kekuasaan Moneter?
Kekuasaanini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.
dujH. m5mctbumrj.pages.dev/148m5mctbumrj.pages.dev/39m5mctbumrj.pages.dev/370m5mctbumrj.pages.dev/212m5mctbumrj.pages.dev/392m5mctbumrj.pages.dev/59m5mctbumrj.pages.dev/251m5mctbumrj.pages.dev/344m5mctbumrj.pages.dev/126
kekuasaan eksaminatif dalam sistem pemerintah indonesia dijalankan oleh
